Pernyataan Sikap PPIA ACT tentang Pengesahan UU Pemilihan Kepala Daerah

Sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia di Australia cabang Australian Capital Territory (PPIA ACT) sangat menyesalkan dan mengecam pengesahan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 25 September 2014 di Jakarta.

Berdasarkan hasil kajian akademik yang telah banyak dilakukan mengenai pilkada langsung, PPIA ACT menyimpulkan bahwa telah terjadi pendidikan politik yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia melalui pelaksanaan pilkada langsung sejak 2005. Pilkada langsung secara pasti telah membuat kepala daerah lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat melalui aspek akuntabilitas vertikal yang terkandung di dalamnya.

Selain itu, saat ini pelembagaan partai politik di Indonesia belum mampu menunjukkan perannya sebagai salah satu pilar demokrasi secara efektif. Hal ini ditunjukkan dengan kuatnya dominasi oligarki di dalam partai politik. Pilkada langsung merupakan mekanisme agar rakyat terlibat dalam menentukan sendiri pemimpin politiknya ketika partai politik belum mampu menjadi saluran agregasi kepentingan yang akuntabel.   Oleh karena itu, pemberlakuan kembali Pilkada oleh DPRD secara pasti mencabut hak konstitusional warga Negara untuk terlibat aktif dalam politik dengan memilih langsung pemimpinnya dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (4)  tentang kedaulatan rakyat.

PPIA ACT menilai bahwa problematisasi pilkada langsung apakah ide ‘nilai asli Indonesia’ atau ‘impor nilai Barat’ telah digunakan sebagai retorika untuk mengembalikan otoritarianisme. Adapun penilaian ini diambil karena rezim Orde Baru menggunakan retorika yang persis sama untuk merepresi bangsa Indonesia selama 32 tahun. Oleh karena itu, tindakan pemberlakuan pemilihan kepala daerah tidak langsung adalah contoh bagaimana kelompok  oligarki dengan cara berpikir Orde Baru-nya ingin membajak demokratisasi di Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, PPIA ACT berpendapat bahwa upaya pemberlakuan kembali pilkada di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan metode tidak langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kontraproduktif dengan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia yang telah berlangsung selama 16 tahun pasca runtuhnya rezim otoriter Orde Baru.

Melihat kondisi tersebut, untuk itu PPIA ACT menyerukan:

  1. Menolak dan mengecam dengan keras atas pemberlakuan kembali pilkada tidak langsung di Indonesia.
  2. Mendukung segala upaya yang diusahakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk membatalkan pasal tersebut, termasuk melalui upaya uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.
  3. Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertanggungjawab atas kekisruhan ini dengan mengambil sikap tegas sebagai kepala Negara melalui keputusan politik resmi presiden
  4. Mendesak Presiden terpilih Joko Widodo untuk mengembalikan UU Pilkada kepada DPR RI ketika resmi menjabat dan berupaya untuk menjamin hak konstitusional warga Negara untuk memilih sendiri kepala daerahnya.
  5. Mendesak asosiasi pelajar Indonesia di Australia dan di luar negeri lainnya untuk terlibat dalam perang melawan oligarki dan gejala Neo Orde Baru yang baru saja terjadi.

 

Canberra, 3 Oktober 2014

PPIA ACT

 

 

Advertisements

8 thoughts on “Pernyataan Sikap PPIA ACT tentang Pengesahan UU Pemilihan Kepala Daerah

  1. Ini atas nama seluruh mahasiswa di PPIA ACT ? saya tidak merasa terwakili tuh dengan pernyataan ini. Jangan mengatasnamakan nama Perhimpunan pelajar untuk kepentingan politik praktis, menjijikan sekali.

    1. Kak Muhammad yang baik,

      Dengan argumen yang sama, saya menyatakan bahwa saya tidak merasa terwakili oleh keputusan DPR untuk mengesahkan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tempo hari…

      …walaupun demikian, saya akan menahan diri untuk tidak memaki di ruang publik.
      Sekedar masukan untuk kak Muhammad.

      Salam pertemanan,
      Asty

    2. Sdr. Muhammad Yth.,

      Terimakasih untuk komentar saudara. Ini adalah pernyataan PPIA ACT yang adalah representasi dari mahasiswa Indonesia yang berkedudukan di wilayah ACT. Pengurus inti dipilih berdasarkan konsensus dari acara Annual General Meeting (AGM) yang dihadiri oleh representasi dari masing-masing kampus di ACT: ANU, UC, CIT, UNSW Canberra. Kami memiliki legitimasi sebagai representasi pelajar Indonesia di ACT karena kami dipilih berdasarkan konsensus dari Mahasiswa Indonesia di kawasan ini.
      Kami menyadari berbagai ragam sikap dari Mahasiswa Indonesia ACT terkait pengesahan UU Pilkada dan kami tidak terburu-buru mengambil sikap dan memberi tenggat waktu untuk menampung beragam pendapat dari rekan-rekan mahasiswa. Berdasarkan kajian dan konsensus bersama yang siap dipertanggungjawabkan, kami secara bulat menyatakan sikap sebagaimana tertuang dalam tautan halaman ini.
      Sebagaimana yang berulang kali ingin kami tekankan, kami tidak berafiliasi dalam partai politik tertentu, namun itu tidak berarti kami tidak memihak. Kami memihak, memihak pada hal yang kami yakini benar dan keberpihakan kami didasarkan pada argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini adalah tanggungjawab moral kami sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia.

      Jika sdr. Muhammad tidak setuju dengan sikap kami secara konsensus sebagai representasi Mahasiswa Indonesia di kawasan ACT sangat dipersilahkan. Kami siap memfasilitasi dan terbuka untuk diskusi ataupun bentuk kegiatan lainnya. Jika sdr. Muhammad ingin lebih memiliki pengaruh, kenapa tidak bergabung dengan kami? Sebagai bahan untuk saduara pikirkan: Dimanakah saudara ketika AGM berlangsung? Dimanakah saudara ketika kami melaksanakan kegiatan-kegiatan? Apakah yang saudara lakukan untuk menjadi bagian dari Mahasiswa Indonesia di kawasan ACT?

      Sebagai pemilik dari web ini, kami juga menegur saudara atas penggunaan bahasa yang tidak pada tempatnya. Kami memiliki hak untuk menghapus posting yang tidak mengindahkan kaidah kesopanan.
      Demikian dan terimakasih.

      Salam,

      Yosafat Leonard
      Vice President of PPIA ACT
      email: yrleonard@gmail.com
      mobile phone: 0406228331

    3. Yth Sdr. Muhammad

      Saya merasa perlu menanggapi komen sdr karena merasakan sesuatu yang kurang tepat pada kalimat sdr terakhir. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri bahwa saya bukan bagian dari struktur organisasi inti PPIA ACT, saya pelengkap yang meramai-ramaikan saja 😉
      Well, menilik referensi sejarah yang pernah saya baca, perhimpunan pelajar sangat proaktif terlibat dalam politik Indonesia/Nusantara (praktis maupun tidak praktis, langsung maupun tidak langsung).
      Budi Utomo (Boedi Oetomo), sekalipun diawal, organisasi ini dikenal bersifat sosial dan kebudayaan, pada akhirnya Himpunan Boedi Oetomo 1908 menjadi motor politik org-org pribumi dalam menggapai kemerdekaan Indonesia oleh kaum pelajar. Yang paling lantang pd masanya mungkin “Indische Vereeniging” (Perhimpunan Indonesia) yakni himpunan para pelajar di Belanda, salah satunya oleh Mohammad Hatta. Saya tidak bisa membayangkan jika para pelajar ini dulu tidak terlibat politik praktis, perjuangan kemerdekaan kita mungkin akan lebih panjang dan memakan korban yang lbh besar. Kelompok-kelompok pelajar era 1940an malah lebih giat lagi politik praktis dengan menjadi partai politik seperti Kelompok Studi Umum dengan PNInya (Perserikatan Nasional Indonesia), Kelompok Studi Indonesia dengan PBInya (Partai Bangsa Indonesia), dll. Pasca kemerdekaan, ada Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI) 1947-1959 yang menjadi motor penyelenggaraan Konferensi Mahasiswa Asia-Afrika untuk ideologi kemaslahatan negara-negara Asia-Afrika dari tirani, penjajahan, eksploitasi, dll. Pada era tahn 1970an ada Komite Anti Korupsi, Mahasiswa Menggugat, Deklarasi Golongan Putih (Golput), dll dimana para pelajar melalui himpunan-himpunannya menjadi motor penggeraka. Singkat fase, yang teranyar adalah orde reformasi dipenghujung abad 20.

      Poin saya adalah ketika sebuah upaya pemandulan rakyat dilakukan, kaum intelektual sgt layak untuk berdiri, secara praktis ataupun tidak, karena untuk alasan itulah kita disebut sebagai kaum pelajar, mampu membaca gerak-gerik sebuah kekuatan yang ingin (kembali) melahirkan sistem politik totaliter.

      Salam damai,
      T

  2. Ini pernyataan sikap super keren. Ada saatnya mahasiswa harus keluar dari kandang untuk menunjukkan sikap. Dan ini adalah saat yang tepat.

  3. Lanjutkan dan sebarkan keseluruh penjuru dunia, masak mahasiswa kita kalah dengan pelajar Hongkong.

  4. untuk mas muhammad yang komen paling atas : membela demokrasi di negeri kita itu wajib bagi kita semua..membela demokrasi kok malah dibilang kepentingan politik praktis?anda sadar tidak bila dprd isinya busuk bakal memilih pemimpin daerah yang seperti apa?coba bayangkan bila ini berlangsung terus..maka di tahun2 yang akan datang kita akan memilih calon2 presiden yang busuk..anda sadar tidak kalau negara kita sekarang pada kondisi yang berbahaya?

    …anda terpelajar kok bisa menghujat dengan kata2 kasar seperti itu..malu mas ama nama dan almamater..

Comments are closed.